Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi dan Peneliti Ekonomi
Syariah SEBI School of Islamic Economics Azis Budi Setiawan mengatakan,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 33 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dapat
memperkuat industri keuangan syariah. Menurutnya, hal ini akan menjadi
dasar hukum program pensiun syariah yang kokoh.
“Ini akan sangat positif untuk melengkapi sistem keuangan syariah,
memberikan keragaman pilihan produk keuangan syariah untuk masyarakat,
dan akan mendorong peningkatan industri keuangan syariah secara
keseluruhan," ujar Aziz dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/10).
Sebagaimana diketahui, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan
Prinsip Syariah telah ditetapkan OJK pada 22 September 2016 dan
diundangkan Kementerian Hukum dan HAM pada 26 September 2016. POJK
tersebut merupakan kelanjutan dari penerbitan fatwah Majelis Ulama
Indonesia (MUI) No 88 tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan
program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
Aziz menjelaskan, proses pembahasan RPOJK tersebut cukup panjang dan
sudah disosialisasikan sejak Maret 2016. Padahal biasanya RPOJK untuk
menjadi POJK hanya butuh satu atau dua bulan. Secara umum POJK No
33/2016 itu menyatakan program pensiun dapat diselenggarakan berdasarkan
prinsip syariah dengan empat cara.
Pertama, yakni dengan pendirian dana pensiun syariah. Kedua,
mengkonversi dana pensiun menjadi dana pensiun syariah. Ketiga,
pembentukan unit syariah di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan
keempat, penjualan paket investasi syariah di Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK).
“Dengan demikian pilihannya juga jadi beragam. Bisa full syariah,
unit usaha syariah maupun dalam produk saja. Kami optimis POJK dana
pensiun syariah akan membuat industri dana pensiun syariah berkembang
baik," kata Aziz.
Berdasarkan Statistik Dana Pensiun yang dilansir OJK, terdapat 253
pelaku usaha dana pensiun. Di antaranya 185 merupakan DPPK Program
Pensiun Manfaat Pasti, 43 DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dan
25 DPLK. Per Juli 2016, aset industri dana pensiun mencapai Rp 232,57
triliun atau meningkat 17,82 persen jika dibandingkan dengan periode
yang sama tahun lalu, yaitu Rp 197,38 triliun.
Adapun, total investasinya sebesar Rp 222,88 triliun atau naik 17,37
persen. "Menurut beberapa informasi, saat ini sudah ada 5 DPLK dari
total 25 DPLK yang melayani produk dana pensiun syariah," ujar Aziz.
OJK mencatat, hingga Agustus 2016, sudah ada 12 Dapen syariah yang
siap beroperasi. Diproyeksikan ada 11 Dapen syariah baru yang berasal
dari rumah sakit islam, organisasi islam seperti Muhammadiyah, sekolah
islam hingga swasta. Dapen syariah tersebut masih menggodok rencana
apakah akan membentuk unit usaha syariah (UUS) atau beroperasi penuh.
Selain itu, saat ini juga telah beroprasi dana pensiun lembaga
keuangan (DPLK) Muamalat. Sehingga, totalnya terdapat 12 dapen syariah.
Potensi kehadiran dapen syariah diperkirakan bisa mencapai Rp 10 triliun
hingga Rp 20 triliun, dengan kontribusi bisa mencapai 10 persen dari
total aset dapen konvensional.
Sumber : Republika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar